DSI Dapat Memperkuat Tata Kelola Ekspor. Manfaat Ekonominya Masih Harus Dibuktikan.

Potensi optimalisasi US$5 miliar menjanjikan, tetapi manfaat fiskal, likuiditas devisa, dan risiko perdagangan harus diukur secara terpisah. Kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menawarkan pilihan desain kelembagaan yang perlu diperhitungkan.

Mandat DSI mencakup hampir seperempat ekspor Indonesia, tetapi cakupan belum menunjukkan manfaat ekonominya

Melalui PP No. 24 Tahun 2026, pemerintah membangun kerangka tata kelola baru bagi ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Berdasarkan angka resmi pemerintah, nilai ekspor ketiga kelompok komoditas tersebut mencapai US$66,13 miliar pada 2025, sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.

Mandat DSI bertujuan meningkatkan transparansi transaksi, mengurangi praktik pelaporan nilai ekspor yang tidak wajar, serta memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Tujuan tersebut relevan karena perdagangan komoditas melibatkan perbedaan mutu, formula harga, biaya pengangkutan, dan hubungan antarperusahaan yang dapat menyulitkan verifikasi nilai transaksi.

Pada Agustus 2026, DSI melaporkan kemampuan memantau sekitar 6.500 dokumen ekspor dengan nilai lebih dari US$14 miliar. Nilai ini setara sekitar 21% dari angka ekspor setahun penuh 2025 yang diumumkan pemerintah. Perbandingan tersebut hanya menunjukkan skala transaksi yang sudah terpantau, bukan tingkat cakupan pengawasan pada periode yang sama karena kedua angka menggunakan rentang waktu berbeda. Analisis awal bersama BUMN juga mengidentifikasi potensi optimalisasi nilai perdagangan sekitar US$5 miliar per tahun.

Skala ini menunjukkan peluang perbaikan yang besar, tetapi diperlukan pemisahan antara tiga jenis hasil: transaksi yang dapat diawasi, transaksi yang nilainya berhasil dikoreksi, dan tambahan manfaat ekonomi yang benar-benar diperoleh. Keberhasilan pengawasan tidak dapat langsung digunakan sebagai ukuran keberhasilan fiskal atau moneter.

Potensi US$5 miliar material, tetapi manfaat fiskalnya bergantung pada sumber nilai yang dipulihkan

Potensi optimalisasi US$5 miliar setara dengan sekitar 7,6% nilai ekspor komoditas yang dicakup DSI. Pada asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS, nilainya mencapai Rp90 triliun, atau sekitar 0,4% PDB nominal Indonesia tahun 2025.

Angka tersebut memberikan ukuran skala kebijakan, bukan proyeksi manfaat ekonomi. Untuk menilai dampaknya, pemerintah perlu menjelaskan apakah optimalisasi berasal dari koreksi harga ekspor, pemulihan penerimaan yang tidak tercatat, peningkatan margin perdagangan, penghematan biaya, atau kombinasi beberapa sumber.

Perbedaan itu menentukan perlakuan fiskalnya. Pada batu bara, kewajiban tertentu berkaitan dengan mekanisme Harga Batubara Acuan (HBA), Harga Patokan Batubara (HPB), serta ketentuan PNBP menurut rezim izin dan kontrak. Pada kelapa sawit, bea keluar dan pungutan ekspor menggunakan ketentuan harga referensi pemerintah. Koreksi nilai faktur karena itu tidak otomatis meningkatkan seluruh jenis penerimaan negara secara proporsional.

Tambahan penerimaan dapat muncul ketika koreksi transaksi mengubah laba kena pajak, dasar pengenaan kewajiban, atau nilai pungutan yang sebelumnya tidak dipenuhi. Namun, manfaat tersebut perlu ditelusuri menurut komoditas, jenis kewajiban, dan hasil penegakan kepatuhan.

Dengan outlook defisit APBN 2026 sebesar Rp734,3 triliun, belum terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa potensi optimalisasi US$5 miliar dapat menutup bagian tertentu dari defisit fiskal. Yang relevan adalah tambahan penerimaan pemerintah yang benar-benar terealisasi setelah memperhitungkan biaya pengawasan dan pelaksanaan kebijakan.

Koreksi nilai ekspor dapat memperbaiki neraca pembayaran tanpa menambah dolar di pasar domestik

Dalam statistik neraca pembayaran, ekspor barang merupakan kredit transaksi berjalan, sedangkan penerimaan pembayarannya dapat tercermin sebagai perubahan aset finansial. Apabila pembayaran ekspor ditempatkan dalam rekening milik eksportir Indonesia di luar negeri, perubahan simpanan tersebut pada prinsipnya merupakan transaksi finansial yang perlu dicatat.

Mekanisme ini relevan bagi Indonesia, yang mencatat defisit transaksi berjalan US$12,5 miliar atau 3,3% PDB pada triwulan II 2026. Potensi optimalisasi DSI tidak dapat langsung diperlakukan sebagai pengurang defisit tersebut karena belum diketahui berapa bagian yang mencerminkan koreksi statistik dan berapa yang merupakan tambahan transaksi ekonomi.

Integrasi informasi DSI berpotensi meningkatkan kualitas statistik sektor eksternal dengan mempertemukan data kepabeanan, transaksi pembayaran, dan aset finansial terkait. Namun, pengukuran manfaat makroekonominya harus membedakan perbaikan pencatatan, pemulihan penerimaan yang belum diperoleh, dan tambahan ekspor bersih. Repatriasi dana yang sebelumnya disimpan di luar negeri dapat menambah likuiditas valas di perbankan domestik, tetapi belum tentu meningkatkan penawaran dolar di pasar spot tanpa adanya transaksi konversi atau penyaluran dana yang relevan. Di sinilah pengaturan dan penggunaan DHE menjadi penting.

Repatriasi DHE baru mendukung stabilitas rupiah jika memperkuat likuiditas valas yang dapat digunakan

Peningkatan kepatuhan DHE dapat memperbesar dana valuta asing yang tercatat di sistem keuangan domestik. Namun, besarnya repatriasi tidak otomatis sama dengan tambahan penawaran dolar di pasar spot. Dampaknya dipengaruhi oleh bank penerima, instrumen penempatan, jatuh tempo, kebutuhan pembayaran eksportir, dan keputusan konversi.

Dana DHE dalam bentuk simpanan valas dapat memperkuat sumber pendanaan bank, tetapi juga menimbulkan konsentrasi jika sebagian besar ditempatkan pada sejumlah bank atau berasal dari deposan besar dengan kebutuhan likuiditas yang serupa. Manfaatnya perlu dinilai berdasarkan kestabilan pendanaan, kemampuan bank menyalurkan kredit valas, dan pengelolaan kesesuaian jatuh tempo aset serta kewajiban.

Dari sisi pasar, penempatan DHE dapat berinteraksi dengan transaksi spot, swap, dan forward. Bank dapat memanfaatkan instrumen tersebut untuk mengelola eksposur dan kebutuhan lindung nilai nasabah, tetapi peningkatan saldo DHE tidak otomatis memperdalam pasar derivatif. Likuiditas yang lebih baik memerlukan dana yang dapat ditransaksikan, pelaku pasar yang aktif, dan biaya transaksi yang kompetitif.

Oleh karena itu, evaluasi DSI perlu melampaui angka repatriasi. Bank Indonesia dan instansi terkait perlu memantau tambahan likuiditas valas bersih yang tersedia, konsentrasi penempatan, aktivitas konversi, volume transaksi lindung nilai, serta perubahan biaya swap dan forward. Tujuan akhirnya adalah likuiditas yang lebih stabil dan pasar valas yang lebih dalam, bukan hanya peningkatan saldo devisa yang tercatat di dalam negeri.

Risiko DSI akan berubah secara mendasar apabila fungsi pengawasan berkembang menjadi perdagangan langsung

DSI pada masa transisi menekankan integrasi informasi, pemantauan, dan fungsi perantara. Namun, perluasan peran menjadi pihak yang membeli dan menjual komoditas atas neracanya sendiri akan mengubah profil risiko secara signifikan.

Sebagai pengelola informasi, DSI terutama menanggung risiko kualitas data, keamanan sistem, kepatuhan, dan kontinuitas operasional. Sebagai pelaku perdagangan utama, DSI dapat menghadapi kebutuhan modal kerja, perubahan harga komoditas, gagal bayar pembeli, keterlambatan pembayaran, dan ketidaksesuaian jatuh tempo penerimaan serta kewajiban.

Dampaknya dapat menjalar ke lembaga keuangan. Jika fasilitas perdagangan dibiayai bank-bank BUMN, konsentrasi eksposur kepada DSI dapat meningkat. Ketika harga komoditas turun, tekanan terhadap DSI berpotensi terjadi bersamaan dengan memburuknya kualitas kredit perusahaan komoditas lain, sehingga risiko kredit menjadi lebih berkorelasi (correlated credit risk) dan konsentrasi eksposur perlu dikelola secara hati-hati.

Apabila pembiayaan dan permodalan disediakan oleh Danantara, risiko berpindah ke struktur keuangan grup. Potensi kewajiban kontinjensi pemerintah juga perlu diperhatikan apabila terdapat penjaminan atau pengaturan dukungan fiskal tertentu. Risiko fiskal tersebut tidak boleh diasumsikan otomatis timbul, tetapi harus dinilai berdasarkan struktur hukum dan pembiayaan yang sebenarnya.

Keputusan untuk memperluas fungsi perdagangan DSI karena itu perlu didasarkan pada manfaat tambahan yang dapat dibuktikan, kesiapan permodalan, kemampuan lindung nilai, dan batas eksposur keuangan yang transparan.

BMKS membuka peluang transparansi harga tanpa mengharuskan seluruh perdagangan terpusat pada DSI

Kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) memberikan dimensi baru terhadap desain DSI. Melalui POJK No. 15 dan 16 Tahun 2026, OJK menyiapkan pengaturan dan pengawasan BMKS, dengan penyelenggaraan berdasarkan POJK No. 16 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

BMKS diarahkan untuk membangun pasar mineral dan komoditas strategis yang terorganisasi, dengan mekanisme pembentukan harga, standardisasi mutu, kliring, penyelesaian transaksi, pendanaan, dan manajemen risiko. Kerangka ini menawarkan jalur berbasis pasar untuk meningkatkan transparansi transaksi komoditas.

DSI dan BMKS memiliki mandat yang berbeda tetapi berpotensi saling melengkapi. DSI dapat memperkuat rekonsiliasi dokumen dan penerimaan ekspor, sementara BMKS berpotensi menyediakan informasi harga dan transaksi yang lebih transparan apabila pasar yang terbentuk cukup likuid dan representatif.

Keterkaitan tersebut menjadi penting dalam menentukan model operasional DSI. Jika harga acuan dapat dibentuk melalui bursa yang kredibel, informasi itu dapat membantu mendeteksi ketidakwajaran harga ekspor tanpa mengharuskan DSI menjadi pihak utama dalam seluruh transaksi perdagangan. Sebaliknya, mekanisme perdagangan yang berjalan sendiri-sendiri dapat menimbulkan duplikasi biaya dan ketidakpastian prosedur.

Namun, keberadaan bursa tidak otomatis menghasilkan harga acuan yang representatif. Efektivitas BMKS bergantung pada cakupan komoditas, standar mutu, volume transaksi, keterlibatan pembeli dan penjual, serta keandalan penyelesaian. Belum dapat diasumsikan pula bahwa seluruh komoditas dalam mandat DSI akan diperdagangkan melalui BMKS dengan mekanisme yang sama.

Karena itu, pemerintah perlu memperjelas hubungan kedua institusi sebelum memperluas fungsi komersial DSI. Prinsip desainnya adalah memanfaatkan integrasi data dan infrastruktur pasar untuk meningkatkan transparansi, sambil menghindari duplikasi fungsi dan pemusatan risiko yang tidak diperlukan.

Lima indikator diperlukan untuk membuktikan manfaat DSI secara independen

Tiga pertanyaan analisis SUR+, yaitu manfaat fiskal bersih, likuiditas valas bersih, dan konsentrasi risiko, diterjemahkan menjadi lima indikator operasional. Indikator tersebut harus memiliki sumber data yang dapat diverifikasi dan pembanding sebelum implementasi DSI agar perubahan kinerja tidak langsung diatribusikan kepada kebijakan.

Scorecard evaluasi DSI

Atribusi manfaat merupakan tantangan utama. Perubahan penerimaan negara atau arus devisa dapat dipengaruhi harga komoditas internasional, volume ekspor, perubahan pajak, kondisi nilai tukar, dan perkembangan permintaan global. Karena itu, perbandingan pra- dan pasca-DSI perlu dilengkapi penyesuaian atas faktor-faktor tersebut serta penggunaan kelompok pembanding jika memungkinkan.

Sebagian informasi penting, terutama eksposur pembiayaan DSI, dukungan Danantara, konsentrasi kredit bank, dan rincian koreksi transaksi, belum tentu tersedia bagi publik. SUR+ merekomendasikan pelaporan berkala mengenai hasil pengawasan, manfaat fiskal, biaya pelaksanaan, struktur pembiayaan, dan risiko material agar keberhasilan kebijakan dapat dinilai secara independen.

SUR+ sengaja tidak menetapkan ambang numerik pada tahap ini. Ambang yang kredibel hanya dapat disusun setelah tersedia data dasar pra-DSI; target yang tampak presisi tanpa landasan data justru melemahkan evaluasi.

Prioritas kebijakan adalah membuktikan manfaat data sebelum memperbesar risiko perdagangan

DSI dan BMKS membuka peluang untuk memperbaiki arsitektur perdagangan komoditas Indonesia. Integrasi informasi dapat memperkuat kepatuhan, sedangkan infrastruktur bursa berpotensi memperbaiki transparansi harga, efisiensi penyelesaian, dan pengelolaan risiko pasar.

Namun, manfaat tersebut tidak mengharuskan seluruh fungsi perdagangan berada pada satu institusi. Pemilihan model kelembagaan sebaiknya mengikuti bukti mengenai manfaat tambahan, biaya implementasi, kebutuhan pembiayaan, dan distribusi risiko.

1. Pertama, buktikan manfaat pengawasan. DSI perlu memisahkan nilai transaksi yang dipantau, nilai yang dikoreksi, penerimaan yang dipulihkan, dan manfaat fiskal serta devisa yang benar-benar terealisasi.
2. Kedua, selaraskan infrastruktur data dan pasar. Hubungan DSI dengan BMKS perlu dirancang agar pengawasan ekspor dapat memanfaatkan informasi harga dan mekanisme pasar yang kredibel tanpa membentuk proses perdagangan yang tumpang tindih.
3. Ketiga, tetapkan batas risiko sebelum memperluas fungsi perdagangan. Setiap rencana perdagangan atas neraca DSI perlu disertai penilaian kebutuhan modal, konsentrasi pembiayaan, risiko harga, pengendalian eksposur, dan kewajiban kontinjensi yang mungkin muncul.

Keputusan setelah masa transisi perlu berlandaskan hasil evaluasi yang dapat diverifikasi, bukan semata pada nilai perdagangan yang masuk ke dalam pengawasan DSI.

Dalam konteks itu, integrasi DSI dan BMKS seharusnya memperkuat pembentukan harga dan kualitas pengawasan tanpa menciptakan konsentrasi risiko baru. Ketahanan eksternal yang berkelanjutan membutuhkan transparansi, likuiditas, disiplin pembiayaan, dan kepercayaan pasar yang bekerja secara bersamaan.

Kesimpulannya, DSI memiliki peluang nyata untuk menjadi game changer tata kelola ekspor Indonesia. Namun, nilai strategisnya akan ditentukan oleh kemampuan menghasilkan tambahan manfaat ekonomi bersih, bukan oleh besarnya perdagangan yang dapat dikendalikan.